Dewan Janji Bahas Moratorium UN Dengan Mendikbud
Komisi X DPR RI berjanji akan melakukan dialog dan melanjutkan pembahasan terkait Moratorium Ujian Nasional (UN) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Mujib Rohmat menanggapi pertanyaan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Muh. Suruji.
"Kami akan melakukan dialog dan pembahasan lebih lanjut di Komisi X terkait Moratorium UN ini", tegasnya saat pertemuan tim dengan Sekda NTB dan jajarannya, di Mataram, Jumat (02/12/2016)
Mujib menilai kebijakan pemerintah tersebut begitu tiba-tiba. "Ini sesuatu yang tiba-tiba, yang muncul ditengah-tengah seperti ini," paparnya.
Sebentar lagi, lanjutnya, akan ada ujian akhir semester diakhir belajar mereka di semester satu tahun ajaran 2016-2017, kemudian kebijakan ini muncul, apakah tidak akan terseok-seok hal ini?, tanya Mujib.
Menurutnya, suatu kebijakan itu perlu dimatangkan terlebih dahulu baru dikeluarkan. Kebijakan apapun itu, tegas pokitisi Dapil Jawa Tengah ini, harus berdasarkan mekanisme cara-cara yang baik.
"Sesuatu yang baik itu harus berdasarkan mekanisme yang baik. Oleh karena itu dialog dan pembicaraan di Komisi X akan dilanjutkan", mantap Anggota Dewan dari Fraksi Golkar ini.
Sebagaimana diketahui, pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berencana me-moratorium UN jika disetujui Presiden dan sebagai gantinya akan dilaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Pemerintah mengklaim saat ini persiapan USBN sudah mencapai 70 persen.
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi NTB Muh. Suruji menyatakan daerah tidak ada masalah dengan Ujian Nasional (UN). "Tapi mengapa ini begitu mendadak.Ini harus dipikirkan", katanya.
Ia menyatakan, sebaiknya mekanisme pengambilan kebijakan dilakukan dengan cara yang lebih bijak.
Senada dengan hal tersebut, Ketua KNPI NTB menyatakan tidak setuju jika UN dihapus. Kalau dihapus, ia menanyakan standar kompetensi apa yang akan dipakai. (sc), foto : suciati/hr.